Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada, Selasa (10/12/24) kemarin. Peluncuran aplikasi ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Muhilli Lubis dan Direktur Kearsipan Daerah II Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Wawan.
Apa itu aplikasi Srikandi? Dilansir dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rabu (11/12/24), Aplikasi Srikandi merupakan sebuah terobosan dalam pengelolaan arsip berbasis digital yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Aplikasi ini adalah hasil kolaborasi antara ANRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PAN-RB, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Srikandi menjadi bagian dari upaya strategis dalam penyelenggaraan kearsipan digital di Indonesia.
“Pada tahun 2025, aplikasi Srikandi harus diterapkan secara efektif. Jika ada pemerintah daerah yang belum mengimplementasikannya, kami akan memberikan dorongan untuk itu,” tegas Wawan saat peluncuran aplikasi.
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan arsip digital ini memiliki peran vital dalam melindungi hak kedaulatan negara, menjaga keamanan aset, serta memastikan keselamatan hak-hak keperdataan warga negara melalui arsip digital.
Sementara itu, Muhilli Lubis, menegaskan bahwa peluncuran Srikandi merupakan langkah konkret Pemkab Asahan dalam melaksanakan amanat undang-undang tentang kearsipan. Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius, dan berkarakter.
“Keberhasilan implementasi Srikandi sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi dari seluruh organisasi perangkat daerah. Dengan kerja sama yang baik, aplikasi ini akan mempermudah pengelolaan arsip dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kearsipan, baik internal maupun eksternal,” ujar Muhilli.
Peluncuran aplikasi ini menjadi tonggak baru dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Asahan, sekaligus mendukung integrasi digital yang lebih kuat untuk mendukung transparansi dan efisiensi pemerintahan. (rel)